ARIES INTELLIGENCE
LEGAL_COMPLIANCE_STATEMENT // UU_PDP_20221. Landasan Hukum & Kepatuhan Regulasi
Platform Manajemen Investigasi Intelijen Sumber Terbuka (ARIES) beroperasi dengan tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Platform ini didesain secara ketat sebagai instrumen operasional investigasi resmi untuk due diligence korporasi, verifikasi keaslian dokumen akademik, analisis ancaman siber, dan mitigasi risiko transaksi yang sah.
2. Sumber Perolehan & Pemrosesan Data Publik (OSINT)
ARIES hanya mengagregasi dan mengolah data yang berasal dari sumber publik yang dapat diakses secara sah, termasuk namun tidak terbatas pada:
- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) untuk verifikasi rekam jejak akademik;
- Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Online Single Submission (OSS) untuk validasi status badan hukum dan NIB perseroan;
- Direktori Putusan Pengadilan Mahkamah Agung untuk rekam jejak perkara hukum publik;
- Registri publik Domain Name System (DNS), sertifikat SSL publik, dan repositori terbuka.
3. Pemrosesan Data Biometrik & Pengenalan Visual
Sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PDP, data biometrik diklasifikasikan sebagai Data Pribadi Spesifik. Platform ARIES menerapkan prinsip privacy by design:
- Pemrosesan visual avatar/foto profil hanya menggunakan algoritma ringkasan nilai matematis searah (64-bit Difference Hash / dHash);
- Platform tidak melakukan penyimpanan rekaman biometrik mentah berskala massal tanpa dasar kepentingan hukum yang sah (lawful basis);
- Penggunaan modul biometrik terbatas pada pencarian silang indikator penipuan identitas (*cross-target fraud detection*) dalam kasus yang aktif dan terotorisasi.
4. Hak Subjek Data
Subjek data memiliki hak untuk meminta pembaruan data yang tidak akurat serta mengajukan keberatan pemrosesan sesuai Bab IV UU PDP (Hak Subjek Data Pribadi). Permohonan verifikasi dan peninjauan dapat diajukan melalui portal kepatuhan data resmi kami.
5. Isolasi Multi-Tenant & Retensi Bukti
Setiap organisasi dan ruang kerja (workspace) menerapkan batas isolasi data (*multi-tenant segregation*) yang ketat. Berkas barang bukti (*evidence locker*) disimpan di direktori privat terenkripsi di luar akses web langsung, dilengkapi dengan nilai hash kriptografis SHA-256 untuk menjamin integritas *chain of custody*.
6. Kontak Petugas Pelindungan Data (DPO)
Untuk pengajuan hak subjek data, klarifikasi, atau pelaporan kerentanan keamanan siber, silakan hubungi saluran resmi kami: